Badan Siber Dibentuk, Indonesia Harus Waspada Ancaman

Jakarta - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen Dr Djoko Setiadi baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo. Dengan pelantikan ini, diharapkan meningkatkan kesadaran tentang tingginya bahaya siber di Indonesia.

Pakar bidang ilmu forensik digital Ruby Alamsyah mengatakan sesuai dengan arahan Peraturan Presiden nomor 53 tahun 2017 tentang BSSN, usai ditunjuk kepala BSSN, maka ia akan menyiapkan struktur organisasi yang merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

"Setelah penetapan individu pada struktur organisasi BSSN, selanjutnya BSSN bisa memulai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi), yaitu melakukan pengamanan siber secara efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi dan memanfaatkan semua unsur yang sudah ada di instansi pemerintah dan penegak hukum," tuturnya kepada detikINET, Rabu (3/1/2017).

Dilanjutkannya, selain membuat kebijakan-kebijakan terkait keamanan siber, diharapkan BSSN juga bisa optimal dalam pelaksanaan serta evaluasi dari kebijakan-kebijakan teknis tersebut.

Terutama, mengidentifikasi yang tepat infrastruktur IT mana saja di Indonesia yang kritikal yang memerlukan prioritas paling tinggi dan pengamanan utama. Lalu, kata Ruby, membuat kebijakan teknis terkait panduan dan pelaksanaan pengamanan siber pada infrastruktur IT kritikal tersebut.

"Diharapkan pula BSSN dapat meningatkan tingkat kesadaran akan keamanan siber atau keamanan IT, terutama di instansi pemeritahan dan juga pada masyarakat umum. IT Security awareness ini sangat penting ditingkatkan karena tanpa adanya atau kecilnya tingkat kesadaran keamanan siber, maka ancaman siber pun tetap akan tinggi walau ada lembaga sebesar BSSN sekalipun," ucap Ruby.

Pembentukan BSSN dimulai ditetapkan pada Mei 2017 oleh Presiden Jokowi. Kemudian Perpres tersebut direvisi, dalam perubahan ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala.

BSSN ini mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. (agt/rou)

Berita Terbaru Hari Ini

Comments