Kisruh RPM Jasa Telekomunikasi, KPPU Panggil Kominfo

Jakarta - Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ikut mendapat perhatian khusus dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Apalagi KPPU merasa tidak pernah diajak berdiskusi dalam rancangan aturan baru ini. Padahal biasanya, menurut Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf, Kominfo selau melakukan diskusi dengan lembaga yang dipimpinnya.

"Namun untuk RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi kali ini, Kominfo tidak melakukan diskusi dengan kami. Sehingga pada Rabu mendatang, kami mengundang Kominfo untuk memberikan penjelaskan secara rinci mengenai rencana penerbitan PM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tersebut," ujarnya kepada detikINET, Selasa (19/12/2017).

Setelah memanggil Kominfo besok, Rabu (20/12/2017), KPPU rencananya akan langsung melakukan sejumlah kajian. Khususnya yang menjadi penolakan industri terkait kasus persaingan usaha tidak sehat.

"Apakah berbagi jaringan masih dibahas dalam RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi atau tidak, KPPU akan mengawasi apakah peraturan yang dibuat Kominfo itu mendukung iklim persaingan usaha sehat atau tidak dan berkeadilan atau tidak," terang Syarkawi.

KPPU menilai berbagi jaringan dapat memicu iklim persaingan usaha tidak sehat dan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha telekomunikasi. Melihat akan hal tersebut Syarkawi meminta agar semua regulasi yang dibuat Kominfo harus mengacu dan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Salah satu aspek persaingan usaha yang sehat adalah aspek keadilan bagi seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali," masih kata Syarkawi.

Namun ketika peraturan menteri yang baru nanti memperbolehkan pelaku usaha di bidang jasa telekomunikasi dapat menyewa jaringan milik operator penyelenggara jaringan, KPPU meminta dengan tegas agar Kominfo bisa berpegang teguh kepada prinsip persaingan usaha yang sehat. Sehingga tidak merugikan pelaku usaha lainnya yang telah membangun jaringan sejak awal.

"KPPU meminta agar proses penyewaan jaringan telekomunikasi dikembalikan kepada mekanisme business to business antara operator penyelenggara jasa dan operator penyelenggara jaringan dengan struktur biaya masing-masing operator penyelenggra jaringan. Sehingga dengan demikian dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat tanpa ada operator penyelenggara jaringan yang dirugikan,"terang Syarkawi.

Mengenai kewajiban para pelaku usaha jaringan telekomunikasi untuk mengumumkan informasi terkait biaya dan kapasitas sewa jaringan telekomunikasi yang dimilikinya, KPPU menilai aturan tersebut bisa berpotensi melanggar UU Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Rahasia Dagang.

Menurut Syarkawi, jika ada salah satu perusahaan menganggap bahwa informasi mengenai biaya dan kapasitas sewa jaringan telekomunikasi yang dimilikinya tersebut termasuk dalam kreteria rahasia dan RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tetap mewajibkan untuk dibuka, maka aturan baru Kominfo tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran perundang-undangan yang ada.

Syarkawi beranggapan, berbagi informasi rahasia perusahaan itu bisa mengarah kepada penyesuaian tindakkan atau menyamakan strategi antar perusahaan di industri telekomunikasi nasional.

Kalau strategi tersebut terkait dengan harga dan pengaturan pasokan, KPPU menilai itu bisa berpotensi melangar UU tentang Larangan Praktek Monopoli, UU Perseroan Terbatas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Rahasia Dagang. Semua pelanggaran ini bisa mengarah ke tindakan kartel.

"Karena kerahasiaan perusahaan dijamin oleh UU maka peraturan menteri yang dibuat oleh Kominfo seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang ada," tegas Syarkawi. (rou/rou)

Berita Terbaru Hari Ini

Comments